Sanana - Bupati Kepulauan Sula, Hj. Fifian Adeningsi Mus, S.H., M.Tr.I.P., bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Juli Antoro Hutapea, S.H., M.H., menandatangani Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Understanding/MoU).Perjanjian kerja sama tersebut tentang penanganan atau penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditandatangani di aula Istana Daerah pada Senin (2/11/2026).Kerja sama ini menjadi langkah strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menghadapi berbagai masalah hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.Bupati menyampaikan, melalui kerja sama ini, diharapkan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara."Kami berharap Kejaksaan dapat membantu meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap aspek hukum, sehingga setiap kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelasnya.Melalui sinergi ini, ia optimistis Pemerintah Daerah dan Kejaksaan Negeri dapat saling mendukung dalam mencegah potensi permasalahan hukum serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah._Humas Bagian Hukum_
Sanana–Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menghadiri Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) secara Daring Via Meeting Zoom pada Kamis, 1 Oktober 2026. Agenda yang berpusat di Ruang Rapat Pala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara ini membahas dua regulasi krusial, yaitu Ranperbup tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) serta Ranperbup tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah.Tim Ranperbup Kabupaten Kepulauan Sula saat menghadiri Agenda Harmonisasi di ruang Media Center Diskominfo SulaRapat dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv/PPPH) Kanwil Kemenkumham Malut, Dr. Mia Kusuma Fitriana, S.H., M.Hum. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya tahapan pembulatan konsepsi ini. “Harmonisasi ini bukan sekadar pemenuhan aspek formal, melainkan langkah krusial untuk memastikan bahwa instrumen hukum yang dilahirkan di tingkat kabupaten memiliki kepastian hukum, tidak tumpang tindih, dan mampu diimplementasikan secara efektif demi kemaslahatan masyarakat,” tegas Dr. Mia Kusuma Fitriana.Memasuki sesi telaah substansi, Rusman Pattiwael selaku Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan memberikan review mendalam terhadap Ranperbup Jaringan Informasi Geospasial Daerah. “Penyusunan aturan geospasial di tingkat daerah harus selaras dengan asas tata ruang nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Integrasi data keruangan yang sah sangat penting agar tidak memicu sengketa administratif di kemudian hari,” papar Rusman.Pada sesi berikutnya, penelaahan Ranperbup terkait PPID dibedah bersama oleh Ulfa Seban dan Sukarto Abubakar. Sebagai pejabat fungsional di bawah naungan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang berfokus pada proses harmonisasi serta penyusunan berbagai produk hukum daerah, keduanya memberikan catatan penguatan. “Keterbukaan informasi adalah pilar tata kelola pemerintahan yang bersih. Standardisasi klasifikasi informasi dalam Ranperbup PPID ini harus adaptif terhadap dinamika digital namun tetap ketat menjaga koridor informasi yang dikecualikan sesuai undang-undang,” jelas Ulfa Seban dan Sukarto Abubakar secara bergantian.Suasana interaksi di dalam ruang rapat virtual berjalan sangat dinamis dan interaktif. Tim Ranperbup Pemda Kepulauan Sula, yang terdiri dari jajaran Bagian Hukum Setda selaku konseptor hukum dan Dinas Kominfo Sula selaku instansi teknis pemangku kebijakan kedua bidang tersebut, secara aktif memberikan tanggapan, mengoreksi diksi, serta mempertahankan urgensi lokal yang melatarbelakangi pasal demi pasal dalam kedua rancangan Perbup tersebut.Disisi lainnya, Plt. Kepala Dinas Kominfo Kepulauan Sula, Basiludin Labesi, S.A.P., memberikan paparan singkat sekaligus tanggapan resminya. “Kami mengapresiasi penuh setiap koreksi teknis dan masukan substantif dari tim perancang Kanwil Kemenkumham Malut. Dua Perbup ini adalah fondasi utama bagi Diskominfo Sula untuk bergerak maju, baik sebagai Walidata Geospasial maupun sebagai garda terdepan keterbukaan informasi publik melalui PPID Utama,” ungkap Basiludin.Rapat koordinasi ini ditutup dengan harapan besar dari seluruh Tim Ranperbup Pemda Kepulauan Sula agar proses penandatanganan berita acara harmonisasi berjalan lancar. Tujuan akhir dari rapat ini adalah melahirkan produk hukum daerah yang bersih, aplikatif, dan terintegrasi secara hukum, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula yang modern, transparan, dan akuntabel.
SANANA-Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Plt. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Sula, Akwila Arif Athallah, S.H., telah menyerahkan secara resmi Pendapat Hukum (Legal Opinion) kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Bagian Hukum. Dokumen ini merinci peran dan kewenangan Pemda Sula dalam mendukung kelancaran program strategis tersebut. Langkah ini menunjukkan komitmen Kejari Sula dalam memberikan kepastian hukum dan pendampingan bagi program-program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Selain penyerahan dokumen, momen ini juga dimanfaatkan untuk berdiskusi mengenai harmonisasi peraturan daerah agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.Pernyataan Kepala Bagian Hukum Setda Kepulauan Sula, Mardia Umasangadji, S.H Bahwa "Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas Pendapat Hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Sula. Ini adalah bentuk sinergi yang luar biasa antara Pemda dan Kejari dalam memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis ini dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan akuntabel tanpa adanya keraguan hukum dari pihak kami selaku eksekutif. Dokumen ini menjadi pedoman berharga bagi kami dalam menyusun kebijakan dan regulasi turunan yang tepat sasaran."Harapan kami bahwa sinergi Kejari Sula dan Pemda Kepulauan Sula terus terjalin kuat! Penyerahan Legal Opinion ini adalah bukti nyata komitmen kami untuk memberikan kepastian hukum bagi program-program pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat.-Media InfoSula
Sanana, Kepulauan Sula – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah kembali mengaktifkan layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kepulauan Sula yang dapat diakses melalui alamat https://jdih.kepulauansulakab.go.id.Aktivasi kembali portal JDIH ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta memudahkan masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai produk hukum daerah secara cepat dan transparan.Melalui portal JDIH, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen hukum seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, serta berbagai produk hukum dan dokumentasi hukum lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.Selain sebagai sarana publikasi produk hukum, JDIH juga berfungsi sebagai pusat informasi hukum yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta kebutuhan akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat umum dalam memperoleh referensi hukum yang akurat dan terpercaya.Dengan diaktifkannya kembali JDIH Kabupaten Kepulauan Sula, diharapkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat semakin meningkat serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini sebagai sumber informasi hukum resmi daerah melalui portal https://jdih.kepulauansulakab.go.id.
