PERKUAT DASAR HUKUM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS, BAGIAN HUKUM PEMDA SULA TERIMA LEGAL OPINION DARI KEJARI
SANANA-Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Plt. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Sula, Akwila Arif Athallah, S.H., telah menyerahkan secara resmi Pendapat Hukum (Legal Opinion) kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Bagian Hukum. Dokumen ini merinci peran dan kewenangan Pemda Sula dalam mendukung kelancaran program strategis tersebut. Langkah ini menunjukkan komitmen Kejari Sula dalam memberikan kepastian hukum dan pendampingan bagi program-program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Selain penyerahan dokumen, momen ini juga dimanfaatkan untuk berdiskusi mengenai harmonisasi peraturan daerah agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pernyataan Kepala Bagian Hukum Setda Kepulauan Sula, Mardia Umasangadji, S.H Bahwa "Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas Pendapat Hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Sula. Ini adalah bentuk sinergi yang luar biasa antara Pemda dan Kejari dalam memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis ini dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan akuntabel tanpa adanya keraguan hukum dari pihak kami selaku eksekutif. Dokumen ini menjadi pedoman berharga bagi kami dalam menyusun kebijakan dan regulasi turunan yang tepat sasaran."
Harapan kami bahwa sinergi Kejari Sula dan Pemda Kepulauan Sula terus terjalin kuat! Penyerahan Legal Opinion ini adalah bukti nyata komitmen kami untuk memberikan kepastian hukum bagi program-program pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat.
-Media InfoSula