SINERGI PRODUK HUKUM DAERAH: DISKOMINFO DAN BAGIAN HUKUM SULA MATANGKAN HARMONISASI DUA RANPERBUP BERSAMA KANWIL KEMENKUMHAM MALUT

Sanana–Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menghadiri Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) secara Daring Via Meeting Zoom pada Kamis, 1 Oktober 2026. Agenda yang berpusat di Ruang Rapat Pala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara ini membahas dua regulasi krusial, yaitu Ranperbup tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) serta Ranperbup tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah.

Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv/PPPH) Kanwil Kemenkumham Malut, Dr. Mia Kusuma Fitriana, S.H., M.Hum. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya tahapan pembulatan konsepsi ini. “Harmonisasi ini bukan sekadar pemenuhan aspek formal, melainkan langkah krusial untuk memastikan bahwa instrumen hukum yang dilahirkan di tingkat kabupaten memiliki kepastian hukum, tidak tumpang tindih, dan mampu diimplementasikan secara efektif demi kemaslahatan masyarakat,” tegas Dr. Mia Kusuma Fitriana.

Memasuki sesi telaah substansi, Rusman Pattiwael selaku Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan memberikan review mendalam terhadap Ranperbup Jaringan Informasi Geospasial Daerah. “Penyusunan aturan geospasial di tingkat daerah harus selaras dengan asas tata ruang nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Integrasi data keruangan yang sah sangat penting agar tidak memicu sengketa administratif di kemudian hari,” papar Rusman.

Pada sesi berikutnya, penelaahan Ranperbup terkait PPID dibedah bersama oleh Ulfa Seban dan Sukarto Abubakar. Sebagai pejabat fungsional di bawah naungan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang berfokus pada proses harmonisasi serta penyusunan berbagai produk hukum daerah, keduanya memberikan catatan penguatan. “Keterbukaan informasi adalah pilar tata kelola pemerintahan yang bersih. Standardisasi klasifikasi informasi dalam Ranperbup PPID ini harus adaptif terhadap dinamika digital namun tetap ketat menjaga koridor informasi yang dikecualikan sesuai undang-undang,” jelas Ulfa Seban dan Sukarto Abubakar secara bergantian.

Suasana interaksi di dalam ruang rapat virtual berjalan sangat dinamis dan interaktif. Tim Ranperbup Pemda Kepulauan Sula, yang terdiri dari jajaran Bagian Hukum Setda selaku konseptor hukum dan Dinas Kominfo Sula selaku instansi teknis pemangku kebijakan kedua bidang tersebut, secara aktif memberikan tanggapan, mengoreksi diksi, serta mempertahankan urgensi lokal yang melatarbelakangi pasal demi pasal dalam kedua rancangan Perbup tersebut.

Disisi lainnya, Plt. Kepala Dinas Kominfo Kepulauan Sula, Basiludin Labesi, S.A.P., memberikan paparan singkat sekaligus tanggapan resminya. “Kami mengapresiasi penuh setiap koreksi teknis dan masukan substantif dari tim perancang Kanwil Kemenkumham Malut. Dua Perbup ini adalah fondasi utama bagi Diskominfo Sula untuk bergerak maju, baik sebagai Walidata Geospasial maupun sebagai garda terdepan keterbukaan informasi publik melalui PPID Utama,” ungkap Basiludin.

Rapat koordinasi ini ditutup dengan harapan besar dari seluruh Tim Ranperbup Pemda Kepulauan Sula agar proses penandatanganan berita acara harmonisasi berjalan lancar. Tujuan akhir dari rapat ini adalah melahirkan produk hukum daerah yang bersih, aplikatif, dan terintegrasi secara hukum, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula yang modern, transparan, dan akuntabel.